STANDAR PELAYANAN BPPP

Penyelenggaraan pelayanan publik pada saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang yang berimplikasi pada terjadinya stigma negative aparatur/ instansi pemerintah di mata masyarakat. Kondisi ini perlu disikapi secara bijak melalui langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan pelayanan yang optimal sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan merupakan unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang diberikan oleh BPPP Medan adalah pelayanan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang kelautan dan perikanan.

Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan dan diimplementasikan, mengharuskan setiap satuan kerja untuk lebih transparan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pemberi layanan harus dapat memberikan infomasi-infoormasi yang terkait pelayanan yang diberikan, meliputi dasar hukum pelayanan, jenis-jenis pelayanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, biaya layanan, kompetensi petugas pemberi layanan, serta terpenting adalah jaminan atau komitmen pemberi layanan bahwa pelayanan yang diberikan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang pelatihan, BPPP Medan memandang perlu dan berkomitmen untuk disusun, ditetapkan dan diimplementasikanya suatu Standar Pelayanan Pelatihan. Standar Pelayanan Pelatihan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan.

1.2      MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan, penetapan, dan implementasi Standar Pelayanan Pelatihan dimaksudkan:

  1. Sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan dalam pelaksanaan pelayanan terkait pelayanan kepada masyarakat pengguna (government to citizen) dalam pelaksanaan pelatihan;
  2. Sebagai tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan;

Adapun tujuanya adalah untuk memastikan bahwa di setiap pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan terpenuhi kondisi minimal yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggarakanya proses pelayanan yang memadai.

1.3. SASARAN

Sasaran Standar Pelayanan Pelatihan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan adalah:

  1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelanggaraan pelayanan publik di lingkungan BPPP Medan;
  2. Terwujudnya sistem penyelanggaraan pelayanan publik BPPP Medan yang layak, sesuai dengan asas-asas umum kepemerintahan/ kelembagaan yang baik, dan sesuai pula dengn peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan hak/ kewajiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

1.4. RUANG LINGKUP

            Ruang lingkup Standar Pelayanan Pelatihan ini meliputi dasar hukum penyelenggaraan pelayanan, produk pelayanan, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian dan biaya/tarif pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas penunjang kompetensi dan jumlah pelaksana, pengawasan dan pembinaan, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-rauan, dan evaluasi kinerja pelaksana.

Pelayanan BPPP Medan sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Permen KP No 33 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Permen KP No.32 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan bimbingan serta pelatihan teknis dan manajerial di bidang teknis kelautan dan perikanan yang terdiri dari;

  1. Pelatihan Basic Safety Trainning(BST)
  2. Pelatihan ANKAPIN (Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan)/ ATKAPIN (Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan)

VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN

 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai fungsinya, pelayanan publik dilingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan mengacu pada:

1.1. VISI

Melaksanakan Pelayanan Prima dengan PASTI kepada Masyarakat

 

2.2. MISI

  1. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial SDM Kelautan dan Perikanan melalui diklat.
  2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial serta kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolahan ikan melalui penyuluhan.
  3. Meningkatkan profesionalisme SDM BPPP Medan.
  4. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana.
  5. Mewujudkan Balai sebagai sentra pengembangan tenaga kerja di bidang Kelautab dab Perikanan di wilayah kerja.

2.3. MOTTO PELAYANAN

        “Kami melayani dengan PASTI

       P: Profesional

       A: Amanat

       S: Sopan, Sapa dan Senyum

       T: Tidak menerima imbalan

       I: Ikhlas Melayani

 

   

2.4. MAKLUMAT PELAYANAN

  1. Dengan ini kami berjanji sanggup melaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 
  2. Kami memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus 
  3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang tidak sesuai standar 

STANDAR PELAYANAN

 

3.1. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi pelayanan publik berdasarkan tugas, fungsi, dan tanggungjawab organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan sebagai berikut:

  1. PERMEN PAN RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
  2. PERMEN PAN No.Per/20/M.PAN/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 
  3. PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis Tarif Penerimaan Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan
  4. PERMEN KP No. 33 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
  5. PERKA BPRSDM perhubungan No. SK 2162/HK.208/XI/DIKLAT 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perikanan
  6. PERMEN 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut
  7. PERMEN KP NO. 07/MEN/2011 tentang Standar mutu pendidikan dan pelatihan ujian serta sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan
  8. SK.225/DL.002/II/DIKLAT 2010 Tentang Standar Pelatihan BST BST bagi Awak Kapal dan Pelayaran
  9. HK.103/2/4/DJPL 2014 Tentang Basic Safety Trainning 
  10. Konvensi STCW Fisheries 1995 tentang Sertifikasi Kapal Penangkap Ikan

3.2. PRODUK PELAYANAN

Produk pelayanan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan didasarkan pada Permen KP No. 33 Tahun 2017 adalah sebagai  berikut:

  1. Pelatihan Basic Safety Trainning(BST)
  2. Pelatihan Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN)/ Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN)

Selain menyelenggarakan pelatihan berdasarkan Permen KP No. 33 Tahun 2017, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan juga menyelenggarakan kegiatan;

  1. Pelatihan Basic Safety TrainningNon Konvensional untuk Kapal Layar Motor (BST-KLM)
  2. Upgrading SKK 60 Mil ke ANKAPIN III/ ATKAPIN III
  3. Uji Kompetensi untuk bidang penangkapan ikan, mesin kapal perikanan, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, dan penyuluhan perikanan.

3.3. PERSYARATAN

Persyaratan untuk pelayanan pelatihan mengacu kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundangan sesuai dasar hukum adalah sebagai berikut:

  1. Pelatihan Basic Safety Trainning(BST)
  2. Mengisi formulir pendaftaran;
  3. Umur minimal 18 tahun untuk umum atau usia minimal 16 tahun untuk kadet;
  4. Pendidikan terakhir minimal SMP;
  5. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta Asli Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Dokter;
  6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  7. Foto copy ijazah terakhir 1 lembar;
  8. Foto copy ijazah kepelautan;
  9. Foto copy buku pelaut 1 lembar;
  10. Foto copy paspor 1 lembar
  11. Foto copy  KTP 1 lembar
  12. Foto copy akta kelahiran/ surat kenal lahir 1 lembar
  13. Pelatihan ANKAPIN/ATKAPIN
  14. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
  15. Foto copy akte kelahiran
  16. Foto copy kartu keluarga
  17. Foto copy ijazah terakhir:

–  ANKAPIN/ ATKAPIN I : Minimal D3/S1

–  ANKAPIN/ATKAPIN II : Minimal SMA

–  ANKAPIN/ATKAPIN III : Minimal SD

  1. Foto copy sertifikat BST/BST-F yang dilegalisir
  2. Pas Foto 3×4 dengan latar belakang warna biru untuk ANKAPIN dan latar belakang warna merah untuk ATKAPIN sebanyak 4 lembar
  3. Surat sehat mata (di poliklinik BPPP Medan)
  4. Surat sehat telinga (di Poliklinik BPPP Medan)
  5. Surat Keterangan Berlayar (minimal 2 tahun)
  6. Pelatihan Basic Safety TrainningNon Konvensional untuk Kapal Layar Motor (BST-KLM)
  7. Mengisi formulir pendaftaran;
  8. Umur minimal 18 tahun untuk umum atau usia minimal 16 tahun untuk kadet;
  9. Pendidikan terakhir minimal SD;
  10. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta Asli Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Dokter;
  11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  12. Foto copy ijazah terakhir 1 lembar;
  13. Foto copy ijazah kepelautan;
  14. Foto copy buku pelaut 1 lembar;
  15. Foto copy paspor 1 lembar
  16. Foto copy  KTP 1 lembar
  17. Foto copy akta kelahiran/ surat kenal lahir 1 lembar
  18. Uji Kompetensi
  19. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
  20. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
  21. Foto copy sertifikat yang sesuai dengan bidang yang akan diujikan
  22. Foto copy ijazah terakhir
  23. Pas foto 3×4 berwarna sebanyak 2 lembar
  24. Surat pengalaman kerja dari perusahaan/ instansi yang bersangkutan

 

3.4. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR

Sistem pelayanan publik yang digunakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan adalah sistem manajemen mutu ISO.9001-2008. Mekanisme pelayanan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan di masing-masing unit pelayanan dengan memperhatikan pedoman penyusunan standar operasional prosedur.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis , administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. SOP dibuat untuk menghindari variasi tindakan yang tidak perlu dalam pelaksanaan suatu kegiatan agar organisasi dapat berfungsi efektif dan efisien. Pada perspektif eksternal organisasi, SOP dapat memberikan kepastian hukum dan transaparansi, sedang di internal organisasi, SOP akan memperjelas pesyaratan dan target pekerjaan serta  memberikan informasi rinci  berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam situasi yang dihadapi serta sesuai dengan arapan/ tujuan organisasi.

 

3.5. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu penyelesaian pelayanan:

  1. Pelatihan Basic Safety Trainning(BST)
  2. Pelatihan dilaksanakan selama 8 (delapan) hari
  3. Sertifikat diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah dinyatakan lulus pelatihan

 

  1. Pelatihan ANKAPIN/ ATKAPIN
  2. Pelatihan dilaksanakan selama 1200 JP (jam Pelatihan) untuk ANKAPIN/ATKAPIN I, 600 JP (Jam Pelatihan) untuk ANKAPIN/ATKAPIN II, dan 248 JP (Jam Pelatihan) untuk ANKAPIN /ATKAPIN III
  3. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN/ATKAPIN diberikan setelah selesai mengikuti pelatihan
  4. Sertifikat ANKAPIN dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan setelah dinyatakan lulus ujian
  5. Pelatihan Basic Safety TrainningNon Konvensional untuk Kapal Layar Motor (BST-KLM)
  6. Pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari
  7. Sertifikat diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dinyatakan lulus pelatihan
  8. Uji Kompetensi
  9. Uji kompetensi dilaksanakan selama 2 (dua) hari
  10. Sertifikat diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

 

3.6. BIAYA/ TARIF

            Biaya/ tarif yang dikenakan kepada peserta pelatihan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan didasarkan pada PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut;

  1. Pelatihan Basic Safety Trainning, biayanya sebesar Rp. 1.200.000,00 per orang per 8 hari.  Biaya tersebut digunakan untuk:
  2. ATK dan perlengkapan peserta;
    1. Bahan praktek;
    2. Modul bahan ajar;
    3. Dokumentasi;
    4. Sertifikat;
    5. Laundry wearpack;
    6. Pemeliharaan alat/ sarana prasarana
      1. Honorarium
      2. PNBP pencetakkan sertifikat

Biaya belum termasuk konsumsi dan akomodasi.

  1. Pelatihan ANKAPIN/ ATKAPIN dan Ujian ANKAPIN/ ATKAPIN
  • ANKAPIN/ ATKAPIN I, biayanya sebesar Rp. 14.412.500,00 per paket per orang
  • ANKAPIN/ ATKAPIN II, biayanya sebesar Rp. 8.412.500,00 per paket per orang
  • ANKAPIN/ ATKAPIN III, biayanya sebesar Rp. 6.000.000,00 per paket per orang

Biaya tersebut digunakan untuk;

  1. ATK dan perlengkapan peserta;
  2. Bahan praktek;
  3. Modul bahan ajar;
  4. Dokumentasi;
  5. Sertifikat;
  6. Pemeliharaan alat/ sarana prasarana
  7. Honorarium

Untuk biaya jasa pelaksanaan ujian ANKAPIN/ ATKAPIN

  • ANKAPIN I, biaya ujianya sebesar Rp.545.000,00 per peserta
  • ANKAPIN II, biaya ujianya sebesar Rp.520.000,00 per peserta
  • Ankapin III, biaya ujianya sebesar Rp.720.000,00 per peserta
  • ATKAPIN I, biaya ujianya sebesar Rp.530.000,00 per peserta
  • ATKAPIN II, biaya ujianya sebesar Rp.500.000,00 per peserta
  • ATKAPIN III, biaya ujianya sebesar Rp. 670.000,00 per peserta

Biaya pelatihan dan biaya ujian di atas belum termasuk biaya akomodasi dan biaya konsumsi.

 

  1. PelatihanBasic Safety TrainningNon Konvensional untuk Kapal Layar Motor (BST-KLM)

Biaya untuk pelatihan BST-KLM sebesar Rp.500.000,00 per orang per 3 (tiga) hari.  Biaya tersebut digunakan untuk;

  1. ATK dan perlengkapan peserta;
    1. Bahan praktek;
    2. Modul bahan ajar;
    3. Dokumentasi;
    4. Sertifikat;
    5. Pemeliharaan alat/ sarana prasarana
      1. Honorarium
      2. PNBP pencetakkan sertifikat
      3. Uji Kompetensi

Berdasarkan skema sertifikasi pendirian LSP (Lembaga Sertifkasi Profesi) Tahun 2015 ditetapkan per unit uji kompetensi biayanya sebesar Rp. 350.000,00

 

3.7. SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS

Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas yang digunakan dalam melakukan pelayanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan, meliputi:

Pelatihan untuk Basic Safety Trainning(BST) dan Pelatihan Basic Safety Trainning Non Konvensional untuk Kapal Layar Motor (BST-KLM)

  1. Gedung PTSP
  2. Ruang kelas Pelatihan ber-AC
  3. Sumber Daya Manusia Yang Kompeten
  4. Gedung Seketariat BST
  5. Asrama
  6. Ruang Makan
  7. Workshop BST
  8. Smoke Chamber 
  9. Kolam Renang
  10. Fire Ground
  11. Helicopter Simulator
  12. Dewi-dewi dan Sekoci
  13. Poliklinik atau Ruang Kesehatan

Pelatihan ANKAPIN/ATKAPIN dan Uji Kompetensi

  1. Gedung PTSP
  2. Ruang kelas Pelatihan ber-AC
  3. Sumber Daya Manusia Yang Kompeten
  4. Gedung Seketariat BST
  5. Asrama
  6. Ruang Makan
  7. Workshop BST
  8. Smoke Chamber 
  9. Kolam Renang
  10. Fire Ground
  11. Helicopter Simulator
  12. Dewi-dewi dan Sekoci
  13. Poliklinik atau Ruang Kesehatan

3.8.  KOMPETENSI DAN JUMLAH PELAKSANA

            Kompetensi petugas pelaksana untuk melakukan pelayanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan terdiri dari 13 (tiga belas) fungsional Widyaiswara 23 (dua puluh tiga) fungsional Instruktur, 27 (dua puluh tujuh) asesor dan 8 (delapan) pelaksana

 

3.9. MEKANISME PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

            Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan mempunyai mekanisme pengaduan, saran dan masukan. Masyarakat sebagai penerima pelayanan publik mempunyai hak sebagai berikut:

  1. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
  2. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
  3. Mendapat perlindungan dan/ atau pemenuhan pelayanan;
  4. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
  5. Memberitahukan kepada penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
  6. Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
  7. Melakukan pengaduan atas pelayanan publik yang tidak sesuai atau menyimpang dari standar pelayanan;
  8. Mendapat tanggapan atas pengaduan yang diajukan

Pengaduan dapat diajukan oleh setiap penerima layanan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dilayani sedangkan tanggapan terhadap pengaduan tersebut dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pengaduan.

Pengaduan dapat dilakukan dengan cara:

  1. Pengaduan secara tertulis di kotak pengaduan/ saran memuat;
    1. Identitas lengkap pengadu;
    2. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita;
    3. Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan
    4. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.
    5. Pengaduan melalui telefon/sms/whatsapp di nomor 0895373615160/ 081219552484   
    6. Pengaduan melalui website Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan di bppp-Medan.com
      1. Klik Layanan Informasi, Pengaduan, dan Saran
      2. Ketik data Nama, Alamat Tinggal, Email, Nomor Telpon/ HP
      3. Tuliskan keperluan yang diinginkan, pada pilihan informasi, pengaduan atau saran
      4. Klik Next

Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan. Pengaduan dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduan. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduanya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.

 

MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN

 

4.1. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

            Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan melakukan pengawasan dan pembinaan teknis atas penerapan Standar Pelayanan Pelatihan.

 

4.2. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

            Pelaksana pelayanan pelatihan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan terdiri dari pejabat dan/ atau pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan.

Dalam pemberian pelayanan, pelaksana layanan pelatihan memiliki hak untuk memberikan pelayanan tanpa ada hambatan pihak lain yang bukan tugasnya; menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kewajiban yang diembankan kepada pelaksana layanan antara lain adalah melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas yang ditetapkan; memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; memenuhi panggilan untuk hadir atas permintaan pejabat yang berwenang; memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada Kepala BPPP Medan secara berkala.

Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan pelatihan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan dilakukan melalui penilaian hasil penyelenggara pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara bersama dengan pihak terkait yang ditetapkan berdasarkan dengan kebijakan pimpinan, atau oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran pelayanan dengan menggunakan mekanisme penilaian tertentu.

Kepala Balai menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Medan. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui komitmen pelaksana layanan dalam mendukung keberhasilan pencapaian dan dampak pelayanan yang diselenggarakan.

Jika hasil evaluasi menyatakan terdapat kekurangan sesuai Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Medan, maka BPPP Medan harus menindaklanjuti sehingga penerapan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Medan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan penilaian kinerja pelaksana Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Medan dilakukan melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Mekanisme pelaksanaan evaluasi meliputi:

  1. Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Tim Pelaksana Pelayanan Publik paling lambat 1 tahun sekali; Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil evaluasi dengan rumusan Standar Pelayanan untuk memperoleh kesimpulan tentang keberhasilan kinerja pelaksana pelayanan;
  2. Evaluasi harus melibatkan para stakeholder, khusunya penerima layanan;
  3. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Medan sekaligus untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

4.3. Sanksi Reward dan Punishment

Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pelayanan publik dengan berasaskan yakni asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Reward diberikan kepada petugas pelayanan yang memberikan pelayanan dengan baik, tepat waktu, dan bertanggung jawab dengan predikat man of the month atas kinerja yang telah diberikan dan nantinya mendapat sertifikat dan pemberian hadiah yang akan diserahkan oleh Kepala Balai.

Selain reward yang diberikan kepada petugas pelayanan, punishment juga diberikan jika petugas layanan kedapatan tidak memberikan layanan dengan baik dan mengabaikan pengguna layanan. Punishment yang diberikan berupa teguran lisan sampai teguran tertulis didasarkan besar kesalahan yang dibuat. Jika sampai 3 (tiga) kali teguran lisan dan 3 (tiga) kali teguran tertulis tidak ada perubahan sikap pemberi layanan maka petugas layanan dilakukan penggantian.

Kompensasi diberikan kepada pengguna layanan jika batas waktu pemberian sertifikat pelatihan yang dijanjikan sesuai standar pelayanan belum diterima pada waktu yang dijanjikan. Kompensasi diberikan berupa pengiriman sertifikat langsung ke alamat pengguna layanan,

 

PENGERTIAN UMUM

Dalam Standar Pelayanan Pelatihan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan ini dimaksud dengan:

  1. Standar Pelayanan Pelatihan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan;
  2. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
  3. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggaran negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata untuk kegiatan pelayanan publik;
  4. Organisasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelnggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
  5. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;
  6. Masyarakat pengguna adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  7. Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik;
  8. Persyaratan adalah syarat harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
  9. Jangka waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
  10. Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
  11. Biaya atau tarif adalah besaran dana pelayanan yang harrus dibayarkan oleh penerima pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif;
  12. Produk layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  13. Sarana prasarana, dan atau fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenadalah kemampuan ggaraan pelayanan;
  14. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki para pelaksana pelayanan yang meliputi keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku;
  15. Pengawasan internal adalah pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja untk mengendalikan proses, pelaksanaan, dan hasil/produk penyelenggaraan pelayanan publik;
  16. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan pengaduan dan tindak lanjut terhadap ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada instansi/ lembaga atau masyarakat pengguna;
  17. Jaminan pelayanan adalah yang memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan susuai dengan standar pelayanan publik;
  18. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diwujudkan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko keragu-raguan dan kepastian untuk memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya;
  19. Evaluasi kinerja pelaksana adalah hasil pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh penyelenggara sendiri bersama dengan pihak lain, atau oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran pelayanan dengan menggunakan metode penilaian tertentu;